Thursday, 18 February 2016

Daftarkan Putra/putri Yahnda dan Bunda di PAUD Mangga Sekarang Juga

















Tuesday, 9 February 2016

Formulir Pendataan Calon Peserta Diklat di SKB Banyuasin

Setiap tahun SKB Banyuasin akan mengadakan diklat sebagai tindak lanjut penjagaan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD - Dikmas). Hal ini dilakukan agar mutu pendidikan terutama bagi guru dan tutor bisa meningkat kompetensinya. Peningkatan mutu guru PAUD memalui diklat berjenjang (dasar/lanjutan/mahir) sangat ditekankan selain diklat yang lain. Maka untuk itu SKB Banyuasin membutuhkan data yang falid sebagai dasar pengajuan buat proposal, baik lokal, propinsi maupun regional. Untuk itu silahkan download formulir dibawah ini : kemudian dikirim kembali melalui email : Skbbanyuasin@yahoo.co.id Terimakasih......

Perangkat Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) : Kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran ketrampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang maupun kelompok secara mandiri bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar. Sasaran Program : Penduduk dewasa 15 tahun keatas yang masih melek aksara parsial Menganggur atau tidak memiliki penghasilan tetap Berasal dari keluarga tidak mampu Memiliki kemauan belajar dan berusaha mandiri yang membuktikan dengan ungkapan dan pernyataan kesanggupan belajar atau berusaha mandiri Untuk itu kami membantu pembuatan perangkat sbb :

Perangkat Pembelajaran Keaksaraan Dasar (KD)

Keaksaraan Dasar (KD)merupakan kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis sederhana dengan menggunakan aksara dan angka dalam Bahasa Indonesia. Dana Keaksaraan Dasar merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas agara mereka mampu memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Maka untuk itu SKB membantu membuat perangkat pembelajaran secara gratis disini ....

Monday, 8 February 2016

SKP Pamong Belajar

Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) hadir karena ditemukan kelemahan pada pelaksanaan DP3 PNS. SKP diharapkan untuk penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok (tupoksi) oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah diterapkan dalam Restra dan Renja organisasi. Penilaian prestasi kerja PNS secara sistematik menggabungkan antara unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai dengan unsur penilaian Perilaku Kerja. Berikut dijelaskan tata cara penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP). SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) SKP atau Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan pejabat Struktural (Eselon I – Eselon V) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP. Untuk Jabatan Fungsional Pamong Belajar mengacu pada Permenpan RB No 15 Th 2010 tentang Jabfung Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Selanjutnya untuk formulir dan tahapan dalam penyusunan SKP Pamong Belajar dicontohkan sbb: (catatan untuk pamong muda dan madya lihat lagi di Permenpan RB tsb)

Sunday, 7 February 2016

Keprihatinan Melaui Mars Himpaudi Kabupaten Banyuasin

Mars Himpaudi Banyuasin ini saya buat merupakan bentuk keprihatinan atas manajemen organisasi ini yang kepentingan organisasi sudah mulai pudar. Akar permasalahannya mengapa organisasi ini tidak solid dikarenakan hal berikut : 1) Masalah Bantuan Operasional PAUD (BOP) selalu berlomba-lomba mendapatkannya "istilah kata yang kuat akan yang menang dan yang lemah akan kalah". Yang rapat dia yang dapat yang jauh akan peluh. Solusi terbaik karena bantuan ini terbatas maka seharusnya diberikan untuk kawan yang lemah terutama yang baru akan memajukan dunia PAUD. Paling penting harus mandiri tidak saja mengandalkan BOP tetapi mari majukan KOPERASI HIMPAUDI. Sistem kerja KOPERASI sebenarnya tidak terlalu sulit, setiap anggota himpaudi berhak menjadi anggota KOPERASI dengan fasilitas simpan pinjam. Koperasi yang dibuat KOPERASI HIMPAUDI KECAMATAN dan KOPERASI HIMPAUDI KABUPATEN, dengan simpanan wajib 75% dan 25 %, misal jika simpanan wajib Rp. 100.000,- maka Rp. 75.000,- ke KOPERASI HIMPAUDI KECAMATAN dan Rp. 25.000,- ke KOPERASI HIMPAUDI KABUPATEN. Sepertinya dalam waktu 5 tahun saja Kas Organisasi ini akan profit dan bisa memproduk seragam, APE dan keperluan lain utk dunia PAUD kedepan. Yang terpenting keuntungan dibagi berdasarkan SHU. 2) Masalah Informasi sepertinya dibutakan dizaman globalisasi ini, maka siapa yang dekat selalu dapat informasi yang jauh buta informasi, jadi terkesan YANG ITU LAGI YANG ITU LAGI. Solusi terbaik sebenarnya harus ada website/facebook/media sosial lain yang resmi dari HIMPAUDI yang langsung link (berhubungan) dengan Website milik pemerintah dan pemangku kepentingan, sehingga apa saja dan siapa saja bisa akses langsung ke situs ini. Selain itu kesetariatan sangat penting dibuat dikarenakan operator selalu siaga selain untuk memberikan informasi juga membantu kepada guru maupun pengelola PAUD yang masih gagap teknologi (Gatek) terutama dalam pengisian dapodik. Setiap kecamatan ada kesetariatan dan di kesetariatan ada operatornya. 3) Masalah koordinasi organisasi masih belum tertata dengan baik dimana rapat-rapat yang selama ini dilaksanakan terutama RAPAT HIMPAUDI KABUPATEN BANYUASIN masih dihadiri oleh pengelola PAUD. Apakah tidak boleh? Sah-sah saja akan tetapi sebaiknya RAPAT HIMPAUDI KABUPATEN BANYUASIN hanya dihadiri oleh pimpinan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Kecamatan saja, sehingga informasi yang didapat dan usulan seluruh kecamatan bisa diputuskan dengan mufakat. Keprihatinan saya malah saat Rapat HIMPAUDI KABUPATEN BANYUASIN beberapa ketua kecamatan tidak hadir dan yang aktif malah pengelola PAUD, kemungkinan besar karena belum merasa memiliki organisasi ini dan tidak munafik karena tidak ada untungnya mengelola organisasi ini. Diam adalah emas tapi jika diam tetapi kita bisa itu berdosa, walaupun hanya sedikit ilmu yang saya dapat diorganisasi tetapi saya tidak mungkin diam tetapi berbagi. Maka saya tuangkan dalam lirik berikut:

Jabfung Pamong Belajar dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan PAUDNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Download Perempan RB No 15 Th 2010 tentang Jabatan Fungsional pamong belajar dan Angka Kreditnya sbb: